BI dan Kemandirian Ekonomi Pesantren: Momentum Peringatan Hari Santri Nasional 2020

Oleh: Abdulloh Mubarok

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

 

Ada sekitar 28.194 pondok pesantren dengan lebih dari 4 juta santri tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menjalankan tiga fungsi: sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah melakukan transfer of knowledge seperti halnya pendidikan formal lainnya. Sebagai lembaga keagamaan, pesantren telah melakukan pembentukan karakter dan kepribadian unggul. Sementara sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, pesantren telah melakukan pemberdayaan yang berorientasi pada kesejahteraan pesantren dan lingkungannya.

Meskipun demikian, dari ketiga fungsi tersebut, masyarakat lebih mengenal pesantren sebagai lembaga keagamaan. Fungsi pesantren yang terakhir belum optimal dan tidak begitu banyak diketahui masyarakat. Padahal pesantren memiliki keunikan yang berpotensi menciptakan kemandirian ekonomi. Keunikan tersebut seperti adanya sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah dan ikatan komunitas yang kuat. Keberadaan SDM ini dapat menjadi sumber permintaan dan produsen dalam berbagai kegiatan ekonomi. Keunikan lainnya terkait sumber daya santri. Santri terbukti memiliki semangat kerja ulet dan daya juang yang tinggi. Keunikan ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi, lebih-lebih jika dipadu dengan kemampuan kewirausahaan. Mereka akan mampu melakukan kreativitas dan inovasi usaha baik terkait, bahan, teknik, produk jadi (jasa) ataupun pemasaran.

Keunikan tersebut kemudian menarik beberapa pihak untuk peduli memperdayakan ekonomi pesantren. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementrian Agama, Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia (BI). Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam, misalnya, telah menyusun roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Kementrian ini telah menyusun dua kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren. Pertama, bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian mengembangkan kawasan industri melalui penyiapan tenaga kerja terampil lulusan pondok pesantren, sinkronisasi kawasan industri dan kawasan religius. Kedua, bersama Bank Indonesia mengembangkan kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus penguatan ekonomi syariah. Kemenko Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan telah melakukan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagaimana diatur dalam  Peraturan Presiden nomor 82/2016

Sementara BI, disamping berkolaborasi dengan dua kementrian di atas, juga memiliki program sendiri yang dikenal dengan “Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren”. Program BI ini merupakan wujud dari salah satu pilar strategi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain). Ada tiga program yang sedang dijalankan: pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerjasama antar pesantren. Kedua, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus business matching. Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan pesantren.

Sampai mana program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berjalan?

Terkait program pertama, BI telah merealisasikan dengan membantu mengembangkan berbagai unit usaha. Sampai tahun 2019, BI sudah membangun lebih dari sampai 250 unit usaha pesantern, dimana 210 diantaranya diikutkan dalam program replikasi bisnis untuk pesantren baru. Sektor usaha program replikasi tersebut bervariasi mulai dari air minum kemasan, daur ulang sampah, jasa, minimarket, perikanan, pertanian, peternakan, pengolahan kelapa dan sektor lainnya..

Untuk program kedua, BI telah merealisasikan melalui bussiness matching, yaitu kegiatan mengintegrasikan satu bisnis dengan bisnis lainnya. Bussiness matching biasanya diselenggarakan di sela-sela kegiatan BI yang bernama Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF merupakan kegiatan puncak dari kegiatan ekonomi dan keuangan syariah berskala nasional bernama Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Di sela-sela kegiatan FESyar ini diselenggarakan Bussiness matching dengan mempertemukan pelaku usaha, investor, lembaga pembiayaan, dan pihak terkait lainnya. Di tahun ini, FESyar diselenggarakan di tiga provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Jawa Timur. Realisasi program kedua lainnya adalah menyediakan virtual market produk usaha pesantren, yaitu kegiatan perdagangan antar pesantren-pesantren di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi e-commerce. Terkait hal ini, BI telah membuat aplikasi virtual market bernama TAMAM dan menerapkannya di 8 (delapan) pondok pesantren alumni mitra pilot project.

Adapun terkait program ketiga, BI mencoba merealisasikan antara lain dengan melakukan kajian guna merumuskan model holding lembaga bisnis ini. Untuk itu, BI melakukan FGD, survei dan puncaknya pada 2019, dimana 110 pesantren bergabung mendklarasikan holding pesantren yang akan menaungi seluruh kegiatan perekonomian dan usaha pesantren. Terkait penyusunan standarisasi laporan keuangan pesantren, BI menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna menyusun Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Buku PAP sudah terbit dan diberlakukan secara efektif sejak Mei 2018. BI juga meluncurkan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia bernama “SANTRI”. Sampai tahun 2019 program SANTRI ini telah diimplementasikan pada 3 (tiga) pondok pesantren sebagai pilot project, yaitu pondok pesantren di Lampung, NTB dan Jawa Tengah.

Uraian di atas menjelaskan pesantren memiliki potensi ekonomi yang  menarik beberapa pihak untuk peduli memperdayakan pesantren. Pihak-pihak tersebut memiliki program dan kemudian bersinergi mengembangkan ekonomi pesantren. Ke depan diharapkan semua program bisa terealisasi sehingga dapat mencapai visinya, yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam yang mandiri secara ekonomi.

Ambang Resesi Ekonomi Indonesia dan Masyarakat Kecil Yang Merana

Oleh: Nur Aliv Vidayat

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

 

PENYEBARAN Covid-19 yang begitu masif di hampir seluruh negara berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Dari berbagai kegiatan bisnis dan aktivitas lain di berbagai negara terpaksa ditutup atau dihentikan demi mencegah semakin meluasnya penyebaran virus covid-19 ini.

Hal ini menyebabkan banyak pekerja yang terkena dampak sehingga berakibat semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan di Indonesia sendiri angka pengangguran tahun 2020 ini diprediksi mencapai 11 juta orang.
Dampak pandemi covid-19 ini juga membuat perekonomian di seluruh dunia goyah dan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, beberapa negara saat ini sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan hampir berbulan-bulan atau mungkin juga sampai tahunan. Bahkan sudah banyak pula negara yang telah menyatakan resesi, seperti Singapura dan Korea Selatan. Seperti diketahui bahwa perekonomian Singapura telah masuk ke jurang resesi setelah perekonomiannya minus 41,2% dikuartal II-2020 berturut-turut.

Korea Selatan juga mengalami penurunan sebesar hampir 3,3% dikuartal kedua. China merupakan satu-satunya negara besar yang diperkirakan akan tetap mencatat pertumbuhan walaupun hanya 1% tahun ini, sementara sejumlah negara Eropa Barat, termasuk Inggris dan Prancis diperkiraka akan mengalami penyusutan lebih dari 10%.

Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini sedang berada di ambang resesi setelah perekonomian terkena dampak covid-19 yang sampai saat ini sama sekali tak kunjung reda. Perekonomian Indonesia di kuartal II-2020 bahkan terkontraksi hingga 5,32%. Dalam hal ini sangat sulit untuk memulihkan ekonomi di kuartal III karena adanya penerapan sosial berskala besar dibeberapa kota yang menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami penurunan laba atau kerugian.

Resesi tak hanya berdampak terhadap perekonomian suatu negara akan tetapi juga sangat berdampak kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kecil lah yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah terkait resesi akibat pandemi covid-19 ini.
Masyarakat Kecil yang Merana
Pandemi covid-19 menjadikan mimpi buruk bagi para masyarakat kecil yang terdampak, banyak dari mereka yang sama sekali tidak bisa makan tetapi luput dari pandangan pemerintah yang hanya mensosialisasikan terkait penggunaan masker dengan membayar influencer tanpa ada langkah yang pasti. Disisi lain banyak sekali bantuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat akan tetapi tidak tepat sasaran dan tujuan.

Adapun dampak secara umum yang dirasakan masyarakat ketika resesi yang pertama adalah Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) , dampak ini akan paling terasa ketika terjadi resesi, hal ini disebabkan karena perlambatan perekonomian yang membuat beberapa perusahaan gulung tikar dan tidak beroperasi lagi, serta menyebabkan turunnya laba penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah Instrumen Investasi Terancam, pasar modal juga akan sangat berdampat ketika terjadi resesi, instrumen investasi akan terkena imbas resesi karena menurunnya nilai portofolio atau asset perusahaan seperti saham. Jika terjadi resesi yang dapat dilakukan masyarakat yaitu harus memanfaatkan penghasilan yang didapat dengan tidak membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.

Selanjutnya yang ketiga yaitu daya beli masyarakat menurun, dalam hal ini yang mengalami dampaknya yaitu pelaku industri UMKM, sebab jika terjadi resesi daya beli masyarakat akan menurun dan mereka lebih memilih untuk menahan keuangan mereka.

Resesi ditambah pandemi covid-19 yang semakin meningkat dan tidak tahu kapan akan berakhirnya membuat banyak dari mereka yang tidak tahu harus bagaimana lagi untuk melanjutkan hidup. Tingkat konsumsi yang rendah membuat para pedagang kecil juga mengalami penurunan laba. Semakin meningkatnya jumlah kasus positif membuat banyak kebijakan pemerintah daerah yang merugikan banyak pihak seperti pedagang dan pekerja di pusat perbelanjaan, pengendara ojek online, pekerja cafe, pedagang dan pengelola tempat wisata dan lain sebagainya. Disisi lain sangat susah mencari pekerjaan karena banyak perusahaa juga yang mengurangi bahkan melakukan PHK. Hal ini membuat para lulusan tahun 2020 merasa kebingungan dan bahkan frustasi karena tidak bisa mendapat pekerjaan seperti yang mereka harapkan karena pandemi ini.

Resesi tidak dapat dihindarkan, akan tetapi ada satu langkah pasti yang diambil pemerintah untuk memulihkan perekonomian agar penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar dan PHK massal karyawan yang dikhawatirkan tidak terjadi.

New Normal pulihkan perekonomian
sejak awal bulan Juni pemerintah telah menerapkan new normal di berbagai wilayah. Pemerintah juga telah membuka beberapa sektor ekonomi untuk memulihkan perekonomian indonesia , adapun beberapa sektor yang dibuka kembali yaitu meliputi, pertambangan, perminyakan, industri, kontruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Opsi new normal yang diambil pemerintah diharapkan dapat memulihkan perekonomian indonesia walaupun disisi lain tingkat penyebaran covid-19 masih sangt tinggi.

Seiring berjalannya waktu new normal terbukti ampuh untuk memulihkan perekonomian indonesia, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan produksi mereka walaupun akses dan keuntungan produksinya tidak sebanyak ketika sebelum pandemi ini. Pada pasar modal pun yang tadinya IHSG terjun bebas setelah diterapkannya new normal semakin membaik.
Selain itu untuk mengatasi ataupun memulihkan perekonomian pribadi kita harus melakukan berbagai cara seperti ; menyiapkan dana darurat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, memangkas tagihan kartu kredit, dan membangun bisnis sampingan. Jadi ketika resesi sudah diumumkan itu tidak panik, akan tetapi fokuskan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal yang membuat menang walaupun ekonomi anjlok.

Lima Mahasiswa FEB UPS Tegal Menerima Bantuan dan Menjadi Relawan Indonesia

ACT (Aksi Cepat Tanggap) merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki tujuan melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Salah satu kegiatan ACT yaitu memberikan bantuan untuk anak yatim. ACT memberikan bantuan kepada mahasiswa UPS Tegal berupa santunan kepada 5 mahasiswa yatim piatu. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2020 di halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal. Penyerahan bantuan dari ACT oleh Bapak Siswartono, yang merupakan PIC ACT Cabang Tegal, kepada kelima mahasiswa yang telah dipilih dengan disaksikan oleh pejabat struktural di lingkungan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal.
Kelima mahasiswa tersebut nantinya akan menjadi anggota masyarakat relawan Indonesia yang akan membantu kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh ACT. “Kami berharap, semoga kerjasama antara ACT dan FEB UPS Tegal dapat berlanjut untuk kegiatan lainnya” Sambung Ibu Amirah, selaku penanggungjawab Kegiatan.

109 Orang Dosen dan Mahasiswa Mengikuti Ujian Bersertifikasi Nasional

Beberapa waktu yang lalu FEB mengadakan pelatihan Uji kompetensi E-Bisnis bersertifikat BNSP. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-6 Oktober 2020 dan berlokasi di Hotel Primer Biz Tegal.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan memberikan pengetahuan informasi dan skill kepada peserta selain itu peserta akan dibekali legalitas untuk pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen. Selain itu pengembangan karir. Masa yang akan datang.
Peserta yang hadir 94 Mahasiswa, 10 Dosen dan 5 dari UMKM.
kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal bekerja sama dengan HSBC, Putra Sampoerna foundation, Sampoerna University.
Kegiatan ini di akhiri dengan Ujian langsung, dimana pengujinya adalah mereka dari LSP menbiska dan LSP Retail Indonesia.