Dampak Ekonomi Dan Persebaran Covid-19 Dengan Batalnya PPKM Nataru

Sumber : https://sinarpaginews.com/ragam/47502/dampak-ekonomi-dan-persebaran-covid-19-dengan-batalnya-ppkm-nataru.html

Oleh : Vinalia Regita Cahyani, Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal.

SINARPAGINEWS.COM, TEGAL – Di Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Orang yang terinfeksi virus Corona bisa menularkan 2-3 orang lainnya dengan waktu penularan rata-rata selama 5 hari. Hal inilah yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di berbagai belahan dunia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menekan laju penularan Covid-19 melalui beberapa kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat. Kebijakan ini telah berganti nama dan format beberapa kali, mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat hingga PPKM empat level. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan secara mendadak juga harus dilakukan secara online/daring dan pelaksanaan dalam dunia pekerjaan juga di berlakukan Work Form Home (WFH) secara online/daring.

Adanya pandemi virus Corona ini, juga menyebabkan berbagai sektor mengalami penurunan yang signifikan, salah satunya adalah sektor ekonomi. Masyarakat yang memperoleh pendapatan tidak menentu, merasa ekonominya sulit selama pandemi ini, apalagi dengan adanya aturan diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Memang banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetapi banyak pula yang sasaranya tidak tepat.

Sebelum Pandemi Covid-19 menyerang di berbagai belahan dunia, sektor ekonomi di Indonesia dinilai masih stabil, dimana pertumbuhan ekonomi berada pada level lima sampai lima setengah persen. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya lebih stabil dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Aturan yang diterapkan di Indonesia juga banyak sekali yang melarang berbagai perayaan dan kegiatan sosial budaya di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui saat ini, perayaan Natal dan Tahun Baru biasanya menjadi acara yang meriah di setiap penghujung tahun. Tak hanya di Indonesia saja di berbagai belahan dunia juga ikut merayakanya, tetapi setelah adanya Pandemi Covid-19 terutama di Indonesia, banyak sekali aturan-aturan yang diberlakukan untuk mengurangi jumlah kasus covid.

Beberapa hari yang lalu pemerintah sempat mengumumkan akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) di seluruh Indonesia pada tanggal 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Namun secara mendadak peraturan ini dibatalkan oleh pemerintah, apakah hal ini dikarenakan adanya dampak ekonomi dan persebaran Covid-19?

PPKM level 3 dibatalkan, Indonesia siap hadapi Nataru
Pemerintah telah mengumumkan secara resmi bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) di seluruh Indonesia batal dilaksanakan karena beberapa faktor pertimbangan. Pemerintah menilai bahwa Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), karena penanganan covid di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah.

Jumlah kasus covid di bawah angka 400 dan jumlah yang dirawat di rumah sakit menunjukan tren penurunan. Perbaikan penanganan Pandemi Covid-19 juga terlihat dari tren perubahan level PPKM kabupaten kota di Jawa Bali. Berdasarkan assessmen per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja.

Jumlah capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Selain itu vaksinasi lansia terus dilakukan hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali. Selain itu keputusan ini diambil berdasarkan Hasil sero-survei yang menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi melalui penguatan 3T (Testing,Tracing dan Treatment) dan percepatan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir.

Berdasarkan perkembangan dan perbandingan masyarakat Indonesia Nataru tahun lalu dan sekarang, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Mendorong ekonomi atau meningkatkan jumlah kasus Covid-19 di indonesia ?
Keputusan pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 Nataru di seluruh Indonesia merupakan langkah yang tepat, karena akan mengurangi beban masyarakat dan perekonomian yang berangsur membaik pun tidak akan terkena imbasnya. Hal ini juga disambut baik oleh para pelaku usaha yang optimis akan meningkatkan produktivitas usahanya dan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia pada kuartal 4 tahun 2021 serta konsumsi masyarakat akan meningkat ketika Nataru.

Namun, dampak positif yang pasti dirasakan hanya untuk jangka pendek sedangkan untuk jangka panjang belum dapat dipastikan. Jika batalnya penerapan PPKM level 3 justru menyebabkan lonjakan kasus covid dengan varian baru Omicron yang menyerang kalangan anak-anak, ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Dapat dipastikan pula kegiatan konsumsi akan kembali melemah karena pemerintah akan kembali membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah dan segera menerapkan PPKM darurat seperti Juli-Agustus 2021 lalu untuk menekan kasus penularan covid-19.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu dihimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan, serta mempercepat pelaksanaan vaksinasi anak-anak agar penularan kasus covid dapat dikendalikan dan perekonomian di Indonesia juga dapat membaik seperti yang di prediksi pada tahun 2022 akan jadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah juga terus berupaya memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai integrator utama dari proses 3T, penerapan protokol kesehatan 3M dan percepatan vaksinasi. Kebijakan terbaru penanganan covid di masa Nataru adalah bentuk konsistensi Presiden Jokowi dalam menerapkan sektor kesehatan dan ekonomi sebagai gas dan rem. Ketika penularan kasus covid tinggi, maka rem diinjak untuk menekan kasus.

Kemudian, ketika kasus covid telah menurun, maka ekonomi yang didorong untuk berputar kembali. Kunci pertumbuhan ekonomi pada 2022 hanya satu yaitu keberhasilan mengendalikan pandemi covid-19, di tengah ketidakpastian dan kompleksitas masalah yang masih membayangi dunia. Jika hal ini bisa ditangani oleh pemerintah maka perekonomian di Indonesia akan kembali stabil.(hid/art).

Oleh : Vinalia Regita Cahyani
Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal.

elepasan Mahasiswa Magang FEB UPS Tegal

Pelepasan Mahasiswa Magang FEB UPS Tegal Rabu 13 Januari 2022, bertempat di halaman gedung FEB telah di gelar acara pelepasan mahasiswa/i magang TA 2021/2022. kegiatan magang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5. Kegiatan magang dilaksanakan setiap tahun untuk menambah kompetensi mahasiswa. kegiatan magang dilaksanakan dari tanggal 17 Januari 2022 sampai 26 Feberuari 2022. Acara tersebut dihadiri oleh struktural dekanant FEB UPS Tegal, dan beberapa perwakilan mahasiswa semester 5 prodi manajemen dan akuntansi.Dekan FEB Dien Noviany R,SE,AK.CA berpesan kepada mahasiswa agar terus menjalin komunikasi dengan lembaga, kegiatan magang ini adalah bagian mengamalkan ilmu selama di bangu perkuliahan.di akhir acara dilaksanakan secara simbolis pelepasan oleh dekan fakultas ekonomi dan Bisnis UPS dan mahasiswa magang.

Transformasi Digital Indonesia Menuju Era Society 5.0

Sumber : https://sinarpaginews.com/pendidikan/47225/transformasi-digital-indonesia-menuju-era-society-5-0.html

Oleh : Ardan Maulana (Mahasiswa FEB UPS Tegal Semester 3).

SINARPAGINEWS.COM, TEGAL- Perkembangan teknologi dunia kearah serba digital saat ini terbilang tumbuh sangat pesat. Kehadiran industri 5.0 yang semula diprediksi 20 tahun setelah era 4.0 ternyata akan lebih cepat, yakni hanya bertransisi sekitar kurang lebih 10 tahun. Indonesia masih menyesuaikan dengan era revolusi 4.0, belum selesai dengan segala perkembangannya lahirlah konsep baru yaitu society 5.0 yang digagas oleh negara jepang.

Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (Al, Robot, lot) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Berbeda dengan revolusi industry 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja, namun dengan teknologi era society 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, Bahasa dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang.

Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Sama halnya Ketika menghadapi revolusi 4.0, dalam menghadapi 5.0 atau super smart society dibutuhkan penyesuian di berbagai sektor. Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali terus melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi yang efisien dan progresif.

Sektor Pendidikan

Kita ketahui Bersama, bahwa tren Pendidikan di Indonesia saat ini ialah online learning, apalagi kita belum sepenuhnya mengendalikan pandemi. Online learning memfasilitasi guru dan murid untuk tetap terhubung dan melakukan proses belajar mengajar seperti semestinya. Adapun hal terpenting yang perlu untuk di persiapkan Indonesia menghadapi era society 5.0 ialah sarana dan prasarana.

Penting adanya pemerataan teknologi yang bisa memfasilitasi sistem Pendidikan yang di terapkan, termasuk online learning. Kita semua sadari bahwa belum semua tempat di Indonesia bisa merasakan konektivitas internet yang baik. Pusat kota memiliki kualitas internet yang baik, tapi di daerah plosok Indonesia belum merasakan hal serupa.

Hal seperti itu akan menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Republik Indonesia untuk bisa memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghadapi perkembangan dunia, termasuk di era society 5.0. pengembangan kurikulum juga merupakan salah satu hal yang mampu mengarahkan dan membentuk karakter peserta didik agar siap menghadapi revolusi industry 5.0. untuk memastikan kurikulum berjalan secara optimal, guru harus memiliki kompetensi yaitu educational competence, competence for technological commercialization, competence in globalization, competence in future strategies serta counselor competence.

Hal yang tak kalah penting adalah SDM (sumber daya manusia) yang akan menggunakannya. Kualitas SDM di indonesia perlu di tingkatkan lagi. Era society 5.0 ini memerlukan orang-orang yang kreatif dan inovatif untuk beradaptasi. Baik SDM yang berperan sebagai guru maupun siswa, sudah seharusnya terampil dalam mengaplikasikan hal-hal di bidang digital.

Sektor ekonomi

Dalam menyambut era society 5.0 atau super society, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Nataliasa mengatakan bahwa di masa depan akan muncul berbagai jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk itu dalam menghadapi persaingan tersebut di butuhkan perubahan pada penyelenggaraan yang ada.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masyarakat bisa bersaing dengan kebutuhan sektor ekonomi ini, dibutuhkan perubahan penyelenggaraan pelayanan, tidak hanya pada sektor Pendidikan yang perlu beradaptasi, namun juga mencakup pada sektor lainnya secara komprehensip. Diah menambahkan, bonus demografi diprediksi akan terjadi di tahun 2030-2040, dimana komposisi penduduk akan didominasi oleh usia produktif.

Hal yang menjadi tantangan berama, terutama dalam membangun ekosistem masyarakat cerdas yang mampu aktif memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari perkembangan teknologi. Dijelaskan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat cerdas, terdapat berbagai kebijakan penyelenggaraan pelayanan public yang telah dilakukan, dimana setiap upaya yang dilakukan menghadirkan ruang bagi stakeholder untuk turut menjadi mitra di dalamnya.

Partisipasi ini dimulai dari penetapan standar pelayanan, forum konsultasi public, survey kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan publik integrasi pelayanan, pengaduan hingga evaluasi pelayanan publik. Selanjutnya, berkaitan dengan pentingnya elemen transformasi digital yang saling terkoneksi di era society 5.0 indonesia memiliki peraturan presiden no. 95/2018 tentang sistem pemerintahan Berbasis Elektronik, hadirnya kebijakan tersebut mengampu proses digital layanan publik yang selama ini dinilai belum optimal karena pengembangan yang masih silo, tidak terstandar, dan belum terintegrasi satu sama lain.

Sejalan dengan hal itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kementerian PANRB diamanatkan untuk dapat mewujudkan pelayanan public berbais elektronik yang terintegrasi. Itu artinya, saat ini fokus kita tidak hanya untuk mendorong proses digitalisasi layanan namun juga bagaimana mencapai keterhubungan sehingga dapat tercipta keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai informasi, pada konsep society 5.0, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi industry 4.0. Pandangan ini menekankan bahwa teknologi adalah sarana, sedangkan manusia tetap menjadi aktor utama. Konsep ini berupaya untuk menciptakan masyarakat masa depan yang Bahagia dimana setiap individu aktif menjalani kehidupan yang berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, wilayah Bahasa, dan sebagainya.

Hilirisasi Industri, Harga Saham , dan Nilai Tambah (Value Added): Sentimen positif?

Sumber : https://radartegal.com/hilirisasi-industri-harga-saham-dan-nilai-tambah-value-added-sentimen-positif.25769.html

TEGAL – Oleh Yuni Utami SE, MM

Dosen Manajemen FEB UPS Tegal

Hilirisasi industri adalah bagaimana mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Industri hilir mempunyai peran yang sangat penting, karena berdampak besar bagi banyak aspek kehidupan masyarakat.

Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah yang melarang kebijakan ekspor Nikel per 1 januari 2020, karena adanya program pemerintah yang terkait dengan kendaraan listrik, nikel sangat bermanfaat bagi indutri pembuatan baterai untuk mobil listrik.

Hal ini menjadi langkah awal kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dalam mengurangi dan mulai menghentikan ekspor barang mentah yang sebenarnya mempunyai nilai tambah yang besar bila diolah menjadi industri hilir.

Langkah ini sangat ditentang oleh Uni Eropa yang selama ini menggantungkan nikel dari Indonesia karena nikel merupakan bahan baku industri baja di Eropa.

Uni Eropa berdalih dengan pemberhentian ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia, akan menyulitkan Uni Eropa dalam berkompetisi sebagai negeri yang memiliki industri baja paling besar di dunia.

Langkah berani pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa yang berlanjut proses di WTO. Langkah awal ini menambah kepercayaan diri bangsa Indonesia bahwa Indonesia memiliki SDA (Sumber Daya Alam) yang perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan diolah secara baik dan dipergunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia pada akhirnya.

Langkah pemerintah ini diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang akan segera memberhentikan ekspor bauksit pada tahun 2022, disusul dengan bahan mineral lain seperti tembaga dan timah.

Hilirisasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan manfaat lebih bagi negara. Selain serapan tenaga kerja, keberadaan industri hilir juga berdampak pada pendapatan negara dalam bentuk pajak.

Bagaimana dengan harga saham? Khususnya saham-saham di sektor mineral, seperti nikel, timah, tembaga. Secara kacamata jangka pendek bukan menjadi sentimen yang positif bagi para emiten. Namun secara jangka panjang, rencana ini diperkirakan dapat menaikkan kualitas ekspor serta menstimulasi kemajuan teknologi di sektor mineral dan logam.

Rancangan tersebut mempunyai sentiment jangka panjang dan di masa mendatang akan menguntungkan emiten. Pertama, terjadi peningkatan nilai kompetitif (competitive value). Pengolahan bahan baku (raw material) diolah menjadi “processed material” kemudian diekspor, semua mekanisme ini dapat menyebabkan peningkatan pada nilai jual.

Misalkan jika timah langsung diproses guna pelapis baja selanjutnya akan dilego ke produsen industri besi putih pasti harga jual akan meningkat.

Begitu pula dengan tembaga, tembaga akan diolah menjadi konduktor kabel dan akan dijual pada produsen kabel, harga jual juga akan meningkat, hal ini akan memperluas pasar domestik.

Timah dan tembaga akan dijual di pasar dalam negeri maka akan menurunkan ketergantungan kita akan produk impor. Dengan demikian bias memacu produk lokal bias berkembang.

Tembaga merupakan komponen komoditas dengan daya hantar listrik yang baik, juga dapat pula berfungsi sebagai transmisi pada kendaraan. Di sisi lain timah-timah merupakan bahan primer pelapis baja untuk peranti- peranti rumah tangga, lapisan di mesin otomotif, dan pelapis baja.

Hal ini dapat mendorong sentimen pasar yang positif dan akan meningkatkan pergerakan harga aham. Apabila emiten atau pemerintah bisa membangun industri hilir, salah satunya timah yang bisa digunakan sebagai solder.

Hal ini memberikan dampak baik bagi masa depan PT Timah Tbk (TINS), sebab emiten BUMN bisa menjual barang ke luar negeri yang memiliki nilai lebih tinggi. Tentunya dengan nilai yang tinggi akan menaikkan nilai saham dari TINS.

Harga paladium melonjak sebelum epidemi, dan saat ini bagian harga timah yang melonjak. Secara galib, peningkatan harga timah sekarang memiliki fundamental yang ekuivalen dengan komoditas curah lainnya, yakni masalah rantai pasok. Banyak analis sekuritas memperkirakan bahwa harga paladium meroket sebelum epidemi, dan sekarang saatnya untuk meroket.

Seperti yang dikemukakan oleh Founder Traderindo.com Wahyu Tribowo Laksono. Wahyu memproyeksikan rentang mobilitas harga timah tahun depan berada di kisaran US$ 25.000 per metrik ton-US$ 45.000 per metrik ton, dengan rata-rata harga di US$ 35.000 per metrik ton. (Kontan.co.id)

Dari yang telah diulas di atas, saham-saham sektor energi dan mineral, serta logam diyakini masih menarik, karena prospek komoditas seperti emas, nikel, dan timah masih cukup menjanjikan.

Seperti diungkapkan oleh Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Samuel Glenn Tanuwidjaja menilai harga emas berada di kisaran stabil.

Perkiraan tersebut didasarkan pada investor global yang cenderung beralih ke aset safe-haven ketika volatilitas pasar saham meningkat. Setidaknya ada dua emosi yang akan mempengaruhi masa depan harga emas.

Pertama, The Fed secara bertahap menyusut. Saat penurunan dimulai, kebijakan tersebut akan mengurangi likuiditas di sektor keuangan global.

Hal ini mempersempit ruang bagi perbankan global untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan- perusahaan di negara maju sehingga menyebabkan kecenderungan penurunan hargasaham korporasi. Melihat emas merupakan aset yang sangat resisten untuk meredam sentimen dari langkah-langkah stimulus global. Harga emas dunia akan tetap stabil hingga Juni 2022.Kedua, peningkatan pertumbuhan inflasi. Seperti yang kita ketahui bersama, data terakhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2021 lebih tinggi dari perkiraan umumnya, yang memicu kekhawatiran bahwa harga barang dan jasa akan terus naik. Hal ini menyebabkan daya beli sebagian konsumen menurun. Secara psikologis, investor cenderung membeli emas, dan nilai tukarnya lebih tahan terhadap inflasi, seperti halnya nilai tanah atau properti. Sentimen ini sangat penting bagi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), karena 70% pendapatan ANTM berasal dari penjualan emas. Berbagai nilai tambah yang diperoleh dari kebijakan hilirisasi industri, akan berdampak pada kenaikan harga saham yang dirasakan manfaatnya baik oleh emiten dan para investor, ini akan menambah pula banyak manfaat juga bagi penerimaan devisa negara, serapan tenaga kerja di dalam negeri dan pajak.

Hal ini juga merupakan nilai tambah yang diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat. Perlu kekonsistenan dari pemerintah, maupun pihak industri terkait untuk bisa mewujudkan agar kedepan lebih maju dan mempunyai nilai tambah yang lebih besar dan bermanfaat lagi. Semakin kuat untuk mewujudkan hal ini semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah karena banyak pihak yang tadinya sangat tergantung dengan indutri kita, tidak bisa impor barang mentah lagi. Indonesia suatu saat menjadi negara dan bangsa yang besar lantaran mulai bangkit menjadi negara yang maju dan disegani di seluruh dunia, kacamata negara dikatakan maju bila mempunyai sektor industri yang maju pada negara tersebut.

Bahas Isu Regulasi Dalam Inklusi Keuangan

Link : https://rakyatmerdekanews.com/2021/12/30/bahas-isu-regulasi-dalam-inklusi-keuangan/

TERDAPAT dua alasan untuk membahas isu regulasi yang terkait dengan inklusi keuangan. Pertama, perubahan regulasi seringkali dibutuhkan untuk memungkinkan berhasilnya adopsi dan adaptasi dari inovasi-inovasi baru di bidang keuangan digital. Perubahan regulasi juga dapat mendorong penggunaan keuangan digital dan meningkatkan persaingan di antara penyedia layanan keuangan digital, sehingga teknologi baru tersebut dapat memberikan manfaat bagi penduduk miskin. Kedua, kemajuan dalam memperbaiki inklusi keuangan harus sejalan dengan mandat dari regulasi dan supervisi keuangan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mempertahankan integritasnya, dan melindungi konsumen.

Pemerintah dan regulator dapat memainkan peran yang penting dalam inklusi keuangan dengan mengembangkan kerangka kerja regulasi dan kelembagaan yang tepat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung ketersediaan informasi dan melakukan langkah-langkah nyata, seperti menyediakan subsidi. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah menata transparansi dan operasional bisnis layanan keuangan untuk mengefektifkan mekanisme perlindungan konsumen.
Pengembangan kompetisi yang sehat dapat menjadi kunci dari perlindungan konsumen. Untuk mendukung implementasi potensi layanan keuangan melalui teknologi baru, regulator perlu mengembangkan situasi persaingan di antara para penyedia layanan keuangan, sehingga konsumen memperoleh manfaat dari inovasi-inovasi teknologi yang dilakukan. Posisi regulator dalam konteks ini dapat mempengaruhi model bisnis dan layanan baru yang dijalankan oleh penyedia layanan keuangan.
Strategi inklusi keuangan telah dirumuskan di banyak negara dan menjadi dokumen publik. Strategi ini dikembangkan melalui suatu proses konsultatif yang melibatkan beragam lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Lembaga pemerintah yang memimpin penyusunan strategi inklusi keuangan dapat bervariasi antarnegara. Di Indonesia, penyusunan strategi inklusi keuangan dipimpin oleh Kementerian Keuangan dengan didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia dan OJK. Kondisi berbeda dijumpai di Afrika Selatan, Malawi, Zambia, dan Kenya, di mana penyusunan strategi inklusi keuangan di keempat negara tersebut dipimpin oleh Bank Sentral masing-masing. Ciri dari semua strategi inklusi keuangan adalah adanya penetapan target untuk dicapai pada kurun waktu tertentu. Nigeria sebagai contoh, menetapkan target penurunan eksklusi keuangan di kalangan penduduknya berkisar 46-20 persen pada tahun 2020. Sedangkan Pemerintah Indonesia telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada tahun 2019.
Prinsip-prinsip inovasi inklusi keuangan yang diluncurkan oleh para pemimpin G20 pada tahun 2010 ditujukan untuk menciptakan suatu kebijakan dan lingkungan regulasi yang memampukan berlangsungnya inovasi. Salah satu prinsip yang penting adalah implementasi pendekatan kebijakan yang mendorong persaingan dan menyediakan insentif berbasis pasar untuk penyaluran akses keuangan yang berkelanjutan dan penggunaan beraneka ragam layanan yang terjangkau.
Pemerintah di lebih dari seratus negara telah mengadopsi prinsip-prinsip inklusi keuangan untuk memandu regulator mereka dalam mempromosikan inklusi keuangan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pemerintah memainkan peran yang sangat vital dalam mendorong akses universal terhadap layanan keuangan dasar dan inklusi keuangan. Kebijakan untuk memperluas penetrasi kepemilikan rekening, seperti mensyaratkan bank untuk menawarkan pembukaan rekening berbiaya murah atau tanpa biaya, sangat efektif untuk diterapkan. Regulator dapat menekankan kewajiban lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan layanan umum dan persyaratan-persyaratan lainnya. Misalnya penyaluran pinjaman pada sektor-sektor prioritas, kewajiban menyediakan kredit bagi UKM, pemberian pinjaman kepada penduduk miskin dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan pembayaran kembali yang mudah, serta melarang penolakan penyediaan layanan keuangan dasar pada nasabah miskin dan daerah-daerah tertentu.
Peningkatan permintaan layanan keuangan dapat dilakukan melalui perbaikan literasi keuangan, kapabilitas, dan pemberdayaan konsumen. Ruang lingkupnya antara lain melalui edukasi keuangan, yaitu mengelola anggaran keluarga, menyusun perencanaan kegiatan, memilih produk-produk keuangan yang sesuai, dan transfer remitansi. Kapabilitas, pengetahuan, dan ketrampilan keuangan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang dirancang dengan baik dan tepat sasaran. Promosi literasi dan edukasi keuangan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dengan dipimpin secara aktif oleh pemerintah melalui peran koordinasi dan pendukung.
Dalam konteks yang lebih luas, kerangka kerja regulasi inklusi keuangan terkait pula dengan liberalisasi perdagangan. Regulasi bagi perusahaan asing khususnya telah menjadi isu yang hangat dibicarakan ketika bank-bank asing mulai memasuki pasar keuangan domestik di suatu negara. Oleh karena itu, upaya liberalisasi perdagangan perlu mengkoordinasi dan mensinkronisasi regulasi-regulasi domestik dengan cermat untuk mempromosikan inklusi keuangan.

Oleh: Jaka Waskito

(Dosen FEB UPS TEGAL)

FGD MBKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPS TEGAL dengan MITRA

FGD MBKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPS TEGAL bersama MITRA dengan tema “Menghasilkan Efitable Graduates melalui Implementasi Kurikulum MBKM” menghadirkan alumni dan mitra dari Sinarmas Sekuritas dan BNI46