Webinar PKM 2020

Pada hari Selasa, 15 Desember 2020 telah berlangsung kegiatan webinar tentang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang mengusung tema “Seberapa Penting PKM untuk Aku, Kamu dan Kita Semua” yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Acara webinar ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen (Himamen) dengan Pembina sekaligus Kaprodi Manajemen Ibu Yuni Utami, SE.,MM., Dengan narasumber Ibu Ninik Umi Hartanti S.,Si.,M.,Si., selaku reviewer PKM tingkat Nasional sekaligus dosen FPIK Universitas Pancasakti Tegal dan saudara Hanafie Rosyidin selaku peraih PKM Anggaran 2020 sekaligus mahasiswa FKIP Universitas Pancaakti Tegal.

Acara ini dihadiri oleh 270 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Acara ini dipandu oleh saudara Nur Aliv Vidayat selaku moderator, serta dibuka langsung oleh Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika SE.,MM.,Ak.,CA., selaku Dekan Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Dengan harapan acara webinar ini dapat menjadi sebagai motivasi dan dorongan semangat bagi semua mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal supaya mengenal dan dapat memahami tentang penulisan PKM, serta dapat menambah ilmu dan wawasan dalam penulisan PKM sehingga dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi di dalam hal penulisan PKM itu sendiri. Dan untuk kedepannya diharapkan akan ada acara-acara yang dapat menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Acara webinar yang dilaksanakan melalui zoom ini memang menjadi cara atau media yang sangat tepat dalam kondisi pandemic Covid 19 seperti sekarang ini. Meskipun acara ini dilakukan secara online, tetapi tidak menjadi sebuah hambatan bagi kita semua dalam melaksanaan webinar tersebut, dengan keyakinan serta dukungan dari semua pihak yang ikut serta dalam webinar, acara webinar tentang PKM ini dapat berjalan dengan  lancar dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Sertifikasi Halal Produk UMKM

Oleh: Abdulloh Mubarok
(Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal)

Pemerintah berencana menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya UMK yang omset pertahunnya maksimal Rp1 miliar. Penggratisan biaya ini diberikan untuk semua pengurusan mulai dari registrasi sampai pemberian sertifikat halal. Pemerintah tampak serius. Ini terbukti dari kegiatan penandatanganan nota kesepahaman lintas kementerian dan lembaga terkait (MoU) tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMK pada Kamis 13 Agustus 2020. MoU ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menyiapkan peraturan (PMK) tentang biaya sertifikasi halal bagi UMKM.
Sertifikasi halal merupakan proses pemberian sertifikat yang menyatakan suatu produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain tidak mengandung unsur yang dilarang menurut ajaran Islam. Ketentuan sertifikasi halal secara umum mendasarkan pada Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4, UU tersebut menjelaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tidak terkecuali produk yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sertifikasi halal juga merupakan satu program dari salah satu pilar utama Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah pemerintah, yaitu pilar rantai nilai halal (halal value chain). Khusus terkait penggratisan sertifikasi halal UMK, ketentuanya mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengatur biaya pengurusan sertifikasi halal UMK ditanggung pemerintah alias gratis.
Sertifikasi halal secara umum bisa meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMKM. Bagi konsumen Muslim, produk yang sudah bersertifikat halal tentu lebih utama dibeli dibanding dengan produk yang belum bersertifikat halal. Sementara konsumen non-Muslim tertarik, karena produk bersertifikat halal menunjukan bahwa produk telah melalui proses standarisasi sehingga dipastikan berkualitas dan baik. Produk bersertifikat halal juga dapat bersaing dengan produk impor. Sekarang ini produk impor banyak yang sudah dilengkapi label halal dari otoritas negara dimana produk tersebut berasal. Bukti peningkatan daya saing juga terlihat dari hasil survei Kementrian Koperasi dan UKM. Survei selama periode 2014-2019 menunjukkan ketika UMKM memegang sertifikasi halal, omzet produknya langsung melonjak, yaitu naik rata-rata sebesar 8,53%.
Meskipun demikian, saat ini masih sedikit produk UMKM yang telah bersertifikat halal. Tercatat total jumlah perusahaan yang tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI sejak 2011 baru mencapai 60.511 unit. Itupun tanpa memisahkan antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil. Padahal Jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 62.9 juta unit. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebenarnya telah membuat aturan yang mewajibkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal. Aturan tersebut berlaku terhitung sejak 17 Oktober 2019. Prosesnya dilakukan secara bertahap dimulai dari jenis produk makanan dan minuman kemudian menyusul ke jenis produk selainnya. Sejak aturan diberlakukan, setidaknya sudah ada 6.203 pengajuan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha tetapi baru 560 sertifikat halal diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 80 persennya merupakan sertifikat halal bagi produk UMKM.
Perlu langkah-langkah guna mempercepat sertikasi halal produk UMKM. Misalnya dengan memperluas sosialisasi sertifikasi halal melalui berbagai kegiatan seperti FGD, pelatihan, workshop dan lain-lain. Melalui kegiatan ini pelaku UMKM mendapat pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam proses sertifikasi halal. Pelaku UMKM juga mendapat informasi mengenai tata cara atau mekanisme/proses memperoleh sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan semakin timbul kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal.
Terkait kegiatan ini, beberapa pihak seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementrian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, sudah dan terus mengimplementasikan. BI konsen terhadap peningkatan jumlah sertifikasi halal karena bisa mendorong pengembangan UMKM dan industri halal, yang pada gilirannya akan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa program BI diantaranya bekerjasama dengan BPJPH mendirikan Halal Center. Ditingkat wilayah, seluruh perwakilan BI diberikan mandat untuk mendukung program peningkatan jumlah sertifikasi melalui penyediaan fasilitasi seperti FGD, pelatihan, workshop mengenai jaminan produk halal. Sementara Kemenkop dan UKM disamping melakukan sosialisasi juga melakukan pendampingan produk halal. Kementrian ini memiliki 71 pusat layanan usaha terpadu di berbagai kabupaten/kota yang siap diberdayakan guna membantu meningkatkan jumlah sertifikasi halal.
Disamping sosialisasi, perlu juga mempermudah proses sertifikasi halal. Langkah ini, dilakukan pemerintah, misalnya dengan menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal pada produk dari UMK yang beromset paling banyak Rp1 miliar pertahun. Contoh lainnya adalah memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam pasal 12 (1) undang-undang Jaminan Produk Halal tersirat pemeriksa kehalalan bukan monopoli pemerintah tapi bisa dilakukan oleh unsur masyarakat seperti ormas Islam, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang ada di bawah lembaga keagamaan atau yayasan Islam.
Perlu keseriusan pemerintah dan kesadaran masyarakat secara umum terhadap pelaksanaan program sertifikasi halal produk UMKM. Hal ini karena program sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing, nilai tambah dan pasar produk UMKM. Nantinya secara makro diharapkan berkontribusi meningkatkan perekonomian nasional.

*Terbit di harian RADAR TEGAL pada kolom OPINI, Senin 14 Desember 2020

Melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan melalui Telekonferensi

Himpunan Mahasiswa Akutansi Universitas Pancasakti Kota Tegal

D1i masa pandemi virus corona seperti saat ini, semua aktivitas yang dilakukan harus menyesuaikan. Termasuk pelantikan atau pengambilan sumpah janji Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kini proses pelantikannya pun dilakukan secara virtual selama masa tanggap darurat virus corona atau COVID-19.

Sabtu, 12/12/2020, Himpunan Mahasiswa Akuntansi menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepengurusan tahun 2020/2021 di Ruang Sidang Utama secara online dengan telekonferensi.

Tidak seperti biasanya, yang hadir (di ruang sidang utama) pada pelantikan ini hanya Pantia Pelaksana Pelantikan, Ketua umum dan Wakil Ketua terpilih, selebihnya ( anggota himpunan dan pengurus lainnya ) secara online dengan menggunakan aplikasi google meet.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Dr. Dien Noviany Rahmatika,SE,MM,AK,CA ) melantik dan mengambil sumpah jabatan seluruh anggota himpunan mahasiswa akuntansi dalam pelaksanaan pelantikan yang diselenggarakan dengan menggunakan telekonferensi pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. mengingat diberbagai daerah, khususnya di wilayah kota tegal sudah merupakan zona merah terkait penularan Virus Corona (COVID-19).

Kegiatan Pelantikan ini pertama kali yang di selenggarakan dengan cara online / telekonferensi di Universitas Pancasakti Tegal. Dengan harapan kepada yang telah dilantik tidak menurunkan semangatnya dalam pelaksanaan tugas kedepan, dan berharap dengan adanya anggota baru bisa berkolaborasi antar unit yang semakin kuat dan kompak.

Demand Side Policy sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 (?)

Oleh: Mei Rani Amalia SE MM

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal

 

Sampai dengan akhir tahun 2020 ini, pandemi covid-19 ternyata masih bertahan, bahkan di beberapa daerah di Indonesia jumlah pasien yang positif covid-19 mengalami peningkatan secara drastis. Hal ini tentu membawa dampak yang serius di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, politik, sampai dengan dampak psikologis, kesehatan, dan moral masyarakat.

Di bidang ekonomi, adanya penyebaran virus ini membuat pemerintah da masyarakat banyak mengurangi kegiatan di luar rumah yang pada akhirnya berdampak pada turunnya pengeluaran untuk konsumsi akan barang atau jasa.

Penurunan belanja masyarakat ini akan berakibat pada berkurangnya pendapatan masyarakat di sektor produksi barang atau jasa. Dampak pandemi ini bukan saja dialami oleh Indonesia tapi secara global dialami oleh sekitar 209 negara di dunia.

Jika dibiarkan maka kondisi ini menjadi seperti lingkaran setan yang tak berujung dan dikhawatirkan menimbulkan kontraksi ekonomi yang lebih besar.

Rendahnya pengeluaran agregat selain berpengaruh kepada pendapatan nasional yang rendah juga akan menyebabkan tingginya angka pengangguran yang merupakan ciri dari kemerosotan ekonomi.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa terdapat sekitar 2,8 juta pekerja yang terdampak pandemi, terdiri dari 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan dan 749, 4 ribu pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Secara teoritis, pendapatan yang diterima masyarakat (disposible income) akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, menabung, dan membayar pajak. Namun, dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi selama pandemi seperti sekarang ini,dengan keadaan tidak ada penghasilan karena kehilangan pekerjaan, jangankan untuk menabung dan membayar pajak, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang berupa kebutuhan pokok saja sudah menjadi sesuatu hal yang sangat berat bagi masyarakat.

Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, sehingga mempengaruhi kinerja sektor industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga mengalami penurunan.

Survei online yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi mencatatkan hasil bahwa pada kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan terkontraksi sampai dengan minus 5,32 persen secara tahunan, dan kontraksi terdalam dialami oleh sektor konsumsi rumah tangga.

Analisis makroekonomi sangat menekankan kepada peran pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pemerintah dengan penerapan kebijakan anggaran yang tepat diharapkan akan dapat mengurangi dampak negatif pandemi terhadap keadaan ekonomi negara secara keseluruhan.

Sejatinya, pemerintah dapat menyusun kebijakan anggaran yang mempengaruhi ekonomi dari sisi permintaan atau demand side policy. Kebijakan dari sisi permintaan ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

John Maynard Keynes atau lebih dikenal dengan Keynes merupakan ahli teori Demand Side Economics, telah membuktikan bahwa teorinya dapat membantu mengakhiri kejadian Great Depression pada tahun 1930-a. Keynes dan para ekonom demand side berpendapat bahwa tingkat permintaan efektif (effective demand) – yang dicapai melalui pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu pertambahan konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor (X) – akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam perekonomian sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja.

Sedangkan pertambahan dari komponen bocoran (leakages), yaitu penambahan tabungan (S), pajak (T), dan impor (M) akan memberikan pengaruh sebaliknya. Untuk mewujudkan peningkatan aggregate demand, pelaksanaan kebijakan sisi permintaan ini juga mengarah pada penerapan kebijakan fiskal yang berupa pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah.

Kemudian dari sisi moneter, pemerintah melalui Bank Sentral juga dapat membuat skenario untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga sehingga diharapkan akan meningkatkan investasi.

Pemerintah Indonesia dalam pandangan penulis telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan demand side selama pandemi ini berlangsung, dapat dilihat dari adanya peningkatan yang cukup besar atas belanja pemerintah melalui serangkaian pemberian bantuan kepada masyarakat. Seperti diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Kartu Pra Kerja, bantuan untuk UMKM, insentif pajak bagi perusahaan, bantuan untuk sektor kesehatan, subsidi listrik, dan lain-lain yang nilainya mencapai sekitar Rp 405,1 Triliun.

Rangkaian kebijakan tersebut kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pro dan kontra terhadap peraturan pemerintah tersebut tentu ada, namun harapannya apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan pemberian bantuan sosial dan subsidi ini akan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian yang tersendat akibat pandemi covid-19.

Satu hal lagi yang penting, kebijakan yang diambil pemerintah ini mengarah kepada efek meningkatnya utang pemerintah sehingga menambah beban berat APBN dan melebarkan defisit.

Diharapkan pemerintah mempunyai mekanisme pembiayaan yang tepat dengan kerangka regulasi yang jelas untuk mengatasi pelebaran defisit tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan beban tambahan bagi masyarakat.

Analisa Arah Kedepan Kerjasama Indonesia – Amerika Pasca Kemenangan Joe Bidden

Penulis: Ardan Maulana

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

 

Dalam pertempuran di pilres AS kali ini tiap kubu memiliki karakteristik yang berbeda. Dolald Trump dari partai Republik cenderung isolasionis sedangkan Joe biden dari partai Demokrat cenderung internasionalis.
Pada 7 November 2020, kecemasan dunia seputar hasil pemilihan presiden (pilres) Amerika Serikat (AS) 2020 selama beberapa bulan terakhir akhirnya terjawab, politikus Demokrat Joe biden memenangkan pilres as 2020 mengalahkan petahana Donald Trump.
Dengan kemenangan ini, biden akan menjadi presiden tertua sepanjang sejarah AS. sementara kamala Harris, anggota senat yang mewakili California sejak 2017 dengan orang tua imigran asal Jamaika dan India, akan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wakil presiden AS. hal ini menjadi sebuah kabar gembira dari pendukung biden. Namun, kabar gembira tersebut ternyata tidak hanya di rasakan oleh pendukung biden di negara paman sam, beberapa pemimpin dunia juga turut memberikan ucapan selamat kepada biden, termasuk presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menantikan untuk bekerja sama dengan biden dalam memperkuat kemitraan starategis Indonesia – AS serta mendorong kerja sama di bidang “ekonomi, demokrasi dan multilateral untuk kepentingan kedua negara” tidak hanya itu, nama biden bahkan ikut bergema di pasar keuangan Indonesia melalui sebutan “Biden Effect” seiring penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan harga emas di Indonesia pasca kemenangan biden.
Dampak kemenangan biden di Indonesia ,biden bisa lebih menguntungkan Indonesia terutama dalam kaitan laut China selatan yang dalam beberapa tahun ini agresif di usik Tiongkok, Joe biden cenderung akan menjalankan kebijakan multilateralisme dengan mengandalkan sekutunya di Asia tenggara dalam berbagai isu keamanan. Indonesia menjadi negara yang di pandang penting untuk membuat kawasan Asia tenggara tetap kondusif, terutama berkaitan dengan isu lautan China selatan.
Sementara di sektor pendidikan, Indonesia punya peluang kerja sama dalam pemberian beasiswa bagi WNI serta kerja sama dalam pengembangan riset dan tekhnologi, peluang ini didasarkan atas kebijakan imigran yang terbuka dan pemberian kesempatan bagi tenaga ahli dari seluruh dunia untuk mengembangkan bakatnya di AS.
Untuk di sektor kesehatan Indonesia mempunyai peluang dalam kerja sama kesehatan global dengan AS, salah satunya adalah kerja sama penanggulangan covid19. Indonesia punya peluang untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan vaksinisasi secara bersama – sama dengan AS.
Dari faktor ekonomi Indonesia khususnya dunia tidak memproyeksikan banyak perubahan terkait hubungan perekonomian Amerika Serikat dan Indonesia setelah Joe biden menang pemilu AS semua tergantung pada daya tarik iklim usaha dan investasi Indonesia, khususnya karena konflik AS – China dan negara – negara cenderung terus di pertahankan oleh Joe biden karena kebutuhan ekonomi internalnya sendiri, jadi ekonomi Indonesia sangat tergantung kondisi iklim investasi di negeri ini. Terkait perdagangan bahwa janga pendek ekspor Indonesia ke AS akan tergantung pemulihan ekonomi negeri itu dari covid-19. Indonesia sudah melakukan pemetaan produk-produk unggulan dari potensi ekspor ke Amerika yang saat ini akan di fasilitasi untuk penetrasi lebih besar.
Di perkiraan kebijakan perdagangan ketika Joe biden menang pemilu AS tidak akan jauh berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump pada prinsipnya kebijakan Joe biden akan relatif sama dengan Donald Trump, hanya saja konsep yang di usung biden lebih terstruktur, bukan sporadis seperti Trump. Konsep perdagangan Joe biden akan mengarah kepada kebijakan fair traid, jor biden yang di usung partai Demokrat ini akan lebih terbuka untuk menciptakan kompromi dagang yang mengarah kepada konsep perdagangan adil dengan negara-negara yang saat ini sedang sangat di tekan oleh kebijakan Donald Trump.
Joe biden di perkirakan tidak akan pro perdagangan bebas sepenuhnya, melainkan akan mengupayakan keseimbangan antara proteksi pasar Amerika Serikat dari impor, khususnya dari China dan negara lain yang di anggap melakukan persaingan dagang tidak sehat. Karena itu, biden kemungkinan besar tidak serta merta akan menghentikan trade war review ataupun penyelidikan – penyelidikan dagang terkait aktivitas perdagangan AS dengan negara – negara lain.

Penekanan E-commerce di Masa Pandemi Guna Laju Perputaran Perekonomian

Oleh: Widiah Wati Mulyana

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal)

 

DATANGNYA virus covid19 di seluruh negara, mengguncangkan berbagai seluruh sektor seperti sektor kesehatan, perekonomian, pendidikan dan lain-lain.

Seperti yang kita ketahui dan kita lihat dampaknya dari berita atau lingkungan sekitar, adanya sistem lockdown yang panjang membuat berhentinya aktifitas masyarakat. Ditambah lagi bencana alam yang sedang melanda beberapa negara,hal ini mempersulit masyarakat untuk beraktifitas seperti biasa.

Sedangkan masyarakat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

P

ada awal masa pandemi datang, pemerintahan kebingungan untuk mengatasinya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai bisa mangatasi beberapa sektor agar masyarakat dapat beraktifitas walau dengan keterbatasan tertentu.

Misalnya dalam sektor pendidikan dengan melalui sistem daring, pelajar atau mahasiswa dituntut untuk belajar dari rumah. Ada pula dampak yg begitu besar yaitu di perekonomian, awal kebijakan lockdown membuat masyarakat harus bekerja dari rumah.

Dan untuk perusahaan berimbas keterhambatannya pada sistem produksi suatu barang, dan sepinya pembeli pada awal masa pandemi hal ini membuat pihak perusahaan banyak yg memPHK karyawannya dengan alasan kebijakan tersebut. Banyak pedagang yg mengaku penghasilannya turun dratis karena masyarakat banyak menghemat pengeluarannya.

Alhasil masyarakat di tuntut untuk putar otak agar mendapatkan penghasilan. Dengan adanya sosial media masyarakat dapat menjual barang dagangannya melalui internet di dorong dengan adanya applikasi yang memudahan masyarakat yang sering kita sebut dengan e-commerce.

A

da beberapa apps e-commerce yang kita ketahui di indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak,dll. Aplikasi tersebut menyediakan jasa untuk jual beli melalui internet, mereka berlomba lomba memberikan fitur yang memanjakan untuk si pembeli dan penjual mempermudah dalam bertransaksi.

Hal ini membuat para pedagang berpindah ke e-commerce tidak terkecuali beberapa mall, toko, dan restoran.

Di masa pandemi ini e-commerce sangat menarik minat konsumen untuk berbelanjan, karena masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam beraktifitas.

H

al ini mendorong meningkatnya konsumen untuk berbelanja di e-commerce. Sistem seperti inilah yang akan sangat membantu perekonomian, karena pada selama masa pandemi, perekonomian yang telah merosot sangat jauh.

Pemerintahan itu sendiri telah melirik para pengusaha di e-commerce sebagai solusi pencegahan merosotnya perekenomian. Dalam hal ini pemerintah harus mendukung untuk para pengusaha e-commerce agar meningkat dari sebelumnya.

N

amun tidak dapat di pungkiri adanya e-commerce salah satu bentuk pendorong kemajuan digital, hal ini pasti akan berdampak dalam jangka waktu yang lama. Apalagi tidak dapat kita ketahui kapan pandemi ini akan berakhir.

Untuk mengantisipasi pemerintah harus menaruh perhatian khusus pada para pelaku e-commerce. Dan masyarakarat harus mempersiapkan segala ketentuan yang akan terjadi akan dampaknya dari e-commerce itu sendiri baik dampak yang baik maupun dampak buruk di kemudian hari.

BI dan Kemandirian Ekonomi Pesantren: Momentum Peringatan Hari Santri Nasional 2020

Oleh: Abdulloh Mubarok

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

 

Ada sekitar 28.194 pondok pesantren dengan lebih dari 4 juta santri tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menjalankan tiga fungsi: sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah melakukan transfer of knowledge seperti halnya pendidikan formal lainnya. Sebagai lembaga keagamaan, pesantren telah melakukan pembentukan karakter dan kepribadian unggul. Sementara sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, pesantren telah melakukan pemberdayaan yang berorientasi pada kesejahteraan pesantren dan lingkungannya.

Meskipun demikian, dari ketiga fungsi tersebut, masyarakat lebih mengenal pesantren sebagai lembaga keagamaan. Fungsi pesantren yang terakhir belum optimal dan tidak begitu banyak diketahui masyarakat. Padahal pesantren memiliki keunikan yang berpotensi menciptakan kemandirian ekonomi. Keunikan tersebut seperti adanya sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah dan ikatan komunitas yang kuat. Keberadaan SDM ini dapat menjadi sumber permintaan dan produsen dalam berbagai kegiatan ekonomi. Keunikan lainnya terkait sumber daya santri. Santri terbukti memiliki semangat kerja ulet dan daya juang yang tinggi. Keunikan ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi, lebih-lebih jika dipadu dengan kemampuan kewirausahaan. Mereka akan mampu melakukan kreativitas dan inovasi usaha baik terkait, bahan, teknik, produk jadi (jasa) ataupun pemasaran.

Keunikan tersebut kemudian menarik beberapa pihak untuk peduli memperdayakan ekonomi pesantren. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementrian Agama, Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia (BI). Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam, misalnya, telah menyusun roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Kementrian ini telah menyusun dua kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren. Pertama, bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian mengembangkan kawasan industri melalui penyiapan tenaga kerja terampil lulusan pondok pesantren, sinkronisasi kawasan industri dan kawasan religius. Kedua, bersama Bank Indonesia mengembangkan kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus penguatan ekonomi syariah. Kemenko Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan telah melakukan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagaimana diatur dalam  Peraturan Presiden nomor 82/2016

Sementara BI, disamping berkolaborasi dengan dua kementrian di atas, juga memiliki program sendiri yang dikenal dengan “Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren”. Program BI ini merupakan wujud dari salah satu pilar strategi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain). Ada tiga program yang sedang dijalankan: pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerjasama antar pesantren. Kedua, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus business matching. Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan pesantren.

Sampai mana program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berjalan?

Terkait program pertama, BI telah merealisasikan dengan membantu mengembangkan berbagai unit usaha. Sampai tahun 2019, BI sudah membangun lebih dari sampai 250 unit usaha pesantern, dimana 210 diantaranya diikutkan dalam program replikasi bisnis untuk pesantren baru. Sektor usaha program replikasi tersebut bervariasi mulai dari air minum kemasan, daur ulang sampah, jasa, minimarket, perikanan, pertanian, peternakan, pengolahan kelapa dan sektor lainnya..

Untuk program kedua, BI telah merealisasikan melalui bussiness matching, yaitu kegiatan mengintegrasikan satu bisnis dengan bisnis lainnya. Bussiness matching biasanya diselenggarakan di sela-sela kegiatan BI yang bernama Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF merupakan kegiatan puncak dari kegiatan ekonomi dan keuangan syariah berskala nasional bernama Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Di sela-sela kegiatan FESyar ini diselenggarakan Bussiness matching dengan mempertemukan pelaku usaha, investor, lembaga pembiayaan, dan pihak terkait lainnya. Di tahun ini, FESyar diselenggarakan di tiga provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Jawa Timur. Realisasi program kedua lainnya adalah menyediakan virtual market produk usaha pesantren, yaitu kegiatan perdagangan antar pesantren-pesantren di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi e-commerce. Terkait hal ini, BI telah membuat aplikasi virtual market bernama TAMAM dan menerapkannya di 8 (delapan) pondok pesantren alumni mitra pilot project.

Adapun terkait program ketiga, BI mencoba merealisasikan antara lain dengan melakukan kajian guna merumuskan model holding lembaga bisnis ini. Untuk itu, BI melakukan FGD, survei dan puncaknya pada 2019, dimana 110 pesantren bergabung mendklarasikan holding pesantren yang akan menaungi seluruh kegiatan perekonomian dan usaha pesantren. Terkait penyusunan standarisasi laporan keuangan pesantren, BI menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna menyusun Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Buku PAP sudah terbit dan diberlakukan secara efektif sejak Mei 2018. BI juga meluncurkan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia bernama “SANTRI”. Sampai tahun 2019 program SANTRI ini telah diimplementasikan pada 3 (tiga) pondok pesantren sebagai pilot project, yaitu pondok pesantren di Lampung, NTB dan Jawa Tengah.

Uraian di atas menjelaskan pesantren memiliki potensi ekonomi yang  menarik beberapa pihak untuk peduli memperdayakan pesantren. Pihak-pihak tersebut memiliki program dan kemudian bersinergi mengembangkan ekonomi pesantren. Ke depan diharapkan semua program bisa terealisasi sehingga dapat mencapai visinya, yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam yang mandiri secara ekonomi.

Ambang Resesi Ekonomi Indonesia dan Masyarakat Kecil Yang Merana

Oleh: Nur Aliv Vidayat

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

 

PENYEBARAN Covid-19 yang begitu masif di hampir seluruh negara berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Dari berbagai kegiatan bisnis dan aktivitas lain di berbagai negara terpaksa ditutup atau dihentikan demi mencegah semakin meluasnya penyebaran virus covid-19 ini.

Hal ini menyebabkan banyak pekerja yang terkena dampak sehingga berakibat semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan di Indonesia sendiri angka pengangguran tahun 2020 ini diprediksi mencapai 11 juta orang.
Dampak pandemi covid-19 ini juga membuat perekonomian di seluruh dunia goyah dan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, beberapa negara saat ini sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan hampir berbulan-bulan atau mungkin juga sampai tahunan. Bahkan sudah banyak pula negara yang telah menyatakan resesi, seperti Singapura dan Korea Selatan. Seperti diketahui bahwa perekonomian Singapura telah masuk ke jurang resesi setelah perekonomiannya minus 41,2% dikuartal II-2020 berturut-turut.

Korea Selatan juga mengalami penurunan sebesar hampir 3,3% dikuartal kedua. China merupakan satu-satunya negara besar yang diperkirakan akan tetap mencatat pertumbuhan walaupun hanya 1% tahun ini, sementara sejumlah negara Eropa Barat, termasuk Inggris dan Prancis diperkiraka akan mengalami penyusutan lebih dari 10%.

Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini sedang berada di ambang resesi setelah perekonomian terkena dampak covid-19 yang sampai saat ini sama sekali tak kunjung reda. Perekonomian Indonesia di kuartal II-2020 bahkan terkontraksi hingga 5,32%. Dalam hal ini sangat sulit untuk memulihkan ekonomi di kuartal III karena adanya penerapan sosial berskala besar dibeberapa kota yang menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami penurunan laba atau kerugian.

Resesi tak hanya berdampak terhadap perekonomian suatu negara akan tetapi juga sangat berdampak kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kecil lah yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah terkait resesi akibat pandemi covid-19 ini.
Masyarakat Kecil yang Merana
Pandemi covid-19 menjadikan mimpi buruk bagi para masyarakat kecil yang terdampak, banyak dari mereka yang sama sekali tidak bisa makan tetapi luput dari pandangan pemerintah yang hanya mensosialisasikan terkait penggunaan masker dengan membayar influencer tanpa ada langkah yang pasti. Disisi lain banyak sekali bantuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat akan tetapi tidak tepat sasaran dan tujuan.

Adapun dampak secara umum yang dirasakan masyarakat ketika resesi yang pertama adalah Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) , dampak ini akan paling terasa ketika terjadi resesi, hal ini disebabkan karena perlambatan perekonomian yang membuat beberapa perusahaan gulung tikar dan tidak beroperasi lagi, serta menyebabkan turunnya laba penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah Instrumen Investasi Terancam, pasar modal juga akan sangat berdampat ketika terjadi resesi, instrumen investasi akan terkena imbas resesi karena menurunnya nilai portofolio atau asset perusahaan seperti saham. Jika terjadi resesi yang dapat dilakukan masyarakat yaitu harus memanfaatkan penghasilan yang didapat dengan tidak membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.

Selanjutnya yang ketiga yaitu daya beli masyarakat menurun, dalam hal ini yang mengalami dampaknya yaitu pelaku industri UMKM, sebab jika terjadi resesi daya beli masyarakat akan menurun dan mereka lebih memilih untuk menahan keuangan mereka.

Resesi ditambah pandemi covid-19 yang semakin meningkat dan tidak tahu kapan akan berakhirnya membuat banyak dari mereka yang tidak tahu harus bagaimana lagi untuk melanjutkan hidup. Tingkat konsumsi yang rendah membuat para pedagang kecil juga mengalami penurunan laba. Semakin meningkatnya jumlah kasus positif membuat banyak kebijakan pemerintah daerah yang merugikan banyak pihak seperti pedagang dan pekerja di pusat perbelanjaan, pengendara ojek online, pekerja cafe, pedagang dan pengelola tempat wisata dan lain sebagainya. Disisi lain sangat susah mencari pekerjaan karena banyak perusahaa juga yang mengurangi bahkan melakukan PHK. Hal ini membuat para lulusan tahun 2020 merasa kebingungan dan bahkan frustasi karena tidak bisa mendapat pekerjaan seperti yang mereka harapkan karena pandemi ini.

Resesi tidak dapat dihindarkan, akan tetapi ada satu langkah pasti yang diambil pemerintah untuk memulihkan perekonomian agar penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar dan PHK massal karyawan yang dikhawatirkan tidak terjadi.

New Normal pulihkan perekonomian
sejak awal bulan Juni pemerintah telah menerapkan new normal di berbagai wilayah. Pemerintah juga telah membuka beberapa sektor ekonomi untuk memulihkan perekonomian indonesia , adapun beberapa sektor yang dibuka kembali yaitu meliputi, pertambangan, perminyakan, industri, kontruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Opsi new normal yang diambil pemerintah diharapkan dapat memulihkan perekonomian indonesia walaupun disisi lain tingkat penyebaran covid-19 masih sangt tinggi.

Seiring berjalannya waktu new normal terbukti ampuh untuk memulihkan perekonomian indonesia, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan produksi mereka walaupun akses dan keuntungan produksinya tidak sebanyak ketika sebelum pandemi ini. Pada pasar modal pun yang tadinya IHSG terjun bebas setelah diterapkannya new normal semakin membaik.
Selain itu untuk mengatasi ataupun memulihkan perekonomian pribadi kita harus melakukan berbagai cara seperti ; menyiapkan dana darurat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, memangkas tagihan kartu kredit, dan membangun bisnis sampingan. Jadi ketika resesi sudah diumumkan itu tidak panik, akan tetapi fokuskan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal yang membuat menang walaupun ekonomi anjlok.

Lima Mahasiswa FEB UPS Tegal Menerima Bantuan dan Menjadi Relawan Indonesia

ACT (Aksi Cepat Tanggap) merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki tujuan melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Salah satu kegiatan ACT yaitu memberikan bantuan untuk anak yatim. ACT memberikan bantuan kepada mahasiswa UPS Tegal berupa santunan kepada 5 mahasiswa yatim piatu. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2020 di halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal. Penyerahan bantuan dari ACT oleh Bapak Siswartono, yang merupakan PIC ACT Cabang Tegal, kepada kelima mahasiswa yang telah dipilih dengan disaksikan oleh pejabat struktural di lingkungan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal.
Kelima mahasiswa tersebut nantinya akan menjadi anggota masyarakat relawan Indonesia yang akan membantu kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh ACT. “Kami berharap, semoga kerjasama antara ACT dan FEB UPS Tegal dapat berlanjut untuk kegiatan lainnya” Sambung Ibu Amirah, selaku penanggungjawab Kegiatan.

109 Orang Dosen dan Mahasiswa Mengikuti Ujian Bersertifikasi Nasional

Beberapa waktu yang lalu FEB mengadakan pelatihan Uji kompetensi E-Bisnis bersertifikat BNSP. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-6 Oktober 2020 dan berlokasi di Hotel Primer Biz Tegal.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan memberikan pengetahuan informasi dan skill kepada peserta selain itu peserta akan dibekali legalitas untuk pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen. Selain itu pengembangan karir. Masa yang akan datang.
Peserta yang hadir 94 Mahasiswa, 10 Dosen dan 5 dari UMKM.
kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal bekerja sama dengan HSBC, Putra Sampoerna foundation, Sampoerna University.
Kegiatan ini di akhiri dengan Ujian langsung, dimana pengujinya adalah mereka dari LSP menbiska dan LSP Retail Indonesia.