IHTIKAR: Pelaku Untung Besar, Masyarakat Semakin Susah

SINARPAGINEWS.COM, TEGAL – Masih belum hilang diingatan kita kasus langkanya minyak goreng di Indonesia. Di Februari-Maret 2022 lalu media masa, baik media cetak, TV atau online tidak pernah sepi memberitakan kasus penimbunan minyak goreng. Pada 22 Februari 2022, misalnya, media online Katadata.co.id memberitakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya kelangkaan minyak goreng di banyak daerah di Indonesia. Ombudsman menemukan beberapa praktik ilegal, salah satunya dugaan penimbunan minyak goreng oleh oknum suatu agen distributor. Dari 311 titik pasar maupun ritel di 34 provinsi, 77,78% titik menyediakan minyak goreng dengan terbatas. Tingkat kelangkaan tertinggi adalah ritel modern, yaitu 23,08%, sementara tingkat kelangkaan terendah ada di pasar tradisional, yaitu sebesar 16%. Kelangkaan ini menyebabkan banyak masyarakat rela mengantri guna mendapatkan minyak goreng. Kita bisa membaca berita bahwa hampir setiap daerah, masyarakat antri membeli minyak goreng subsidi dari pemerintah. 

Terkait harga, pada 1 Februari 2022 pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sebagai berikut: Minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter. Ketetapan HET ini berbeda dengan periode sebelumnya yang dipukul rata di angka Rp 14.000 per liter. Namun faktanya harga minyak goreng jauh melebihi HET tersebut.

 Kementerian Perdagangan, misalnya, per 22/3/2022 mencatat harga minyak goreng curah di tingkat eceran menembus Rp17.900 per liter atau naik 12,58 persen secara bulanan. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan mencapai Rp25.000 per liter atau naik 44,51 persen jika dibandingkan dengan posisi bulan lalu. Akhirnya terhitung mulai 16 Maret 2022, pemerintah mencabut ketentuan HET di atas dan harga minyak goreng kemasan diserahkan sesuai mekanisme pasar. Adapun minyak goreng curah masih diatur harganya yaitu Rp14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Tapi anehnya setelah pencabutan HET, stock minyak goreng di pasar melimpah dengan harga melambung tinggi pada kisaran Rp23.000 sampai dengan Rp25.000 perkilogram.

Penimbunan barang dalam Syariat Islam dikenal dengan istilah Ihtikar. Ihtikar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan. Adapun secara terminologis artinya membeli barang, terutama kebutuhan pokok, kemudian menyimpan dan menahannya dengan maksud agar harganya naik akibat berkurangnya jumlah barang tersebut di pasar. Ketika harga naik, barang tersebut dikeluarkan dan dijual sehingga penjual mendapatkan keuntungan maksimal. Syariat Islam melarang praktik Ihktikar. Hal ini antara lain didasarkan pada dua hadist Nabi SAW. Pertama Hadist Riwayat Muslim dari Ma’mar bin Abdullah, dimana Rasulullah bersabda, “Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.”

 Kedua, Hadist Riwayat Hakim dari Al-Qasim bin Yazid dari Abu Umamah, dimana SAW berkata, “Rasulullah melarang penimbunan bahan makanan”. Imam An-Nawawi menjelaskan lanjut bahwa penimbunan yang haram adalah memborong bahan makanan saat harga barang tersebut mahal, dan tujuannya adalah untuk dijual kembali. Akan tetapi, ternyata orang tersebut tidak langsung menjual barang yang telah dia borong, namun barang tersebut dia simpan supaya harganya menjadi semakin mahal. Hasan (2020) lebih jauh menjelaskan suatu tindakan dikatakan ihtikar apabila memenuhi tiga syarat; pertama, barang yang ditimbun dilakukan secara berlebihan; kedua, orang yang melakukan penimbunan didorong niat menunggu harga barang tinggi; dan ketiga penimbunan dilakukan di saat krisis bahan pokok. 

Islam melarang praktik ihtikar karena memiliki dampak negatif besar. Dari sisi ekonomi, praktik ihtikar menyebabkan ketidakadilan distribusi keuantungan, di mana produsen mendapatkan keuntungan sangat besar sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mengambil keuntungan di atas harga yang seharusnya. Praktek ihtikar juga menyebabkan tidak tercapainya mekanisme pasar secara alamiah. Hal ini karena produsen dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Dari sisi etika, Praktek ihtikar masuk dalam tindakan tidak bermoral, karena menimbulkan banyak kesusahan dan kerugian bagi masyarakat luas.(***). 

Oleh: Adis Salsabila

Mahasiswa Program Studi Akuntansi FEB Universitas Pancasakti Tegal.

Sumber : https://sinarpaginews.com/pendidikan/51202/ihtikar-pelaku-untung-besar-masyarakat-semakin-susah.html

SEMPRO & SKRIPSI GELOMBANG 5-6

Informasi mengenai Sempro dan Skripsi gelombang 5-6 dapat dilihat pada link berikut ini

https://drive.google.com/drive/folders/1P1gZnsz66M_19dfcSZGWhGXjftGizlbH?usp=sharing

Analisis Argumentasi yang Mendasari Hukum Praktik Jual Beli Rokok

Oleh: Adifa Armelia Eka Putri

Mahasiswa Program Studi Akuntansi FEB UPS Tegal

Ada perbedaan pandangan terkait hukum praktik jual beli rokok, khususnya diantara tiga organisasi Islam di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pandangan NU terhadap hukum rokok adalah makruh tanzih, yaitu makruh yang mendekati pada kebolehan.

Menurut NU praktik jual beli rokok tidak serta merta langsung dihukumi makruh yang mendekati keharaman. Ada berbagai pertimbangan yang dijadikan landasan untuk menghukumi makruh tersebut. Diantara adalah tidak adanya satu dalil, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist yang secara langsung mengharamkan rokok, juga tidak ada illat yang jelas dan kuat atas pengharaman tersebut. 

Berbeda dengan NU, Pandangan Muhammadiyah secara umum mengaharamkan praktik jual beli rokok. Organisasi ini menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghukumi keharaman rokok. Diantaranya ayat QS. An-Nisa’ (4: 29: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Juga ayat QS. Al-Baqarah (2:195): “… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, …”. Adapun dalil dari As-Sunnah antara lain hadist riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik yang berbunyi “Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain” 

Adapun MUI menfatwakan hukum rokok adalah “dilarang” antara haram dan makruh. Merokok diharamkan bagi anak-anak, ibu hamil dan merokok di tempat-tempat umum. MUI memutuskan hukum rokok ini dengan alasan rokok banyak memiliki dampak yang berbahaya. Jika menghisapnya, baik perokok aktif maupun perokok pasif, akan mendapatkan bahaya dari asap rokok. Dampak dari merokok tidak hanya dari kesehatan tetapi juga kepada ekonomi dan lingkungan sekitar.

Dengan merokok berarti sudah melakukan menganiaya diri atau membahayakan diri sendiri kejalan kerusakan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadist Nabi yang melarang umat manusia membahayakan dan menganiaya diri. Dan didukung oleh kaidah Fiqih “kemudharatan harus dihilangkan”, dan “tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain’. Serta menjual belikan rokok sama halnya dengan membuat orang yang mengkonsumsi menjatuhkan diri dalam bahaya atau menganiaya diri, maka ditutup jalan menuju bahaya tersebut dengan menggunakan saddu aldzariah yaitu menutup jalan menuju bahaya.

Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok adalah haram apabil dijual kepada anak-anak, wanita hamil serta kepada orang dewasa yang melakukan aktifitas merokok ditempat umum. Dengan alasn rokok/barang yang diperjual belikan merupakan salah satu yang membahayakan kesehatan.

Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok diaalogikan dengan hukum khamar karena akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Dikarenakan hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok dapat diqiyaskan dengan hukum menggunakan uang hasil jual beli khamar/miras yang terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu 10 macam golongan yang dilaknat oleh Rasulullah yang berhubungan dengan khamar.

Jual beli rokok dalam hukum ekonomi syariah adalah berkenan dengan harta pula. Dalam Al-Quran dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi harta seperti dalam Q.S. Al-Isra (17:26). Mengkonsumsi rokok berdampak buruk bagi kesehatan dan keuangan. Sesuatu dihukumi terlarang apabila menimbulkan dharar, jika hanya menimbulkan manfaat maka hukumnya mubah, dan jika antara manfaat dan mudharatnya sama maka menjaganya lebih baik daripada mengobati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum merokok merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep Maqasid Syariah, khususnya bertentangan dengan perlindungan akal, jiwa, dan harta. Dengan demikian segala sesuatunya dilihat dari persepektif kesejahteraan umat manusia, apa yang merugikan dan apa yang dapat dikonfirmasikan, dan membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (tabdzir) yang sangat dicela oleh islam. 

Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuat, menyimpannya dan harga jual belinya. Menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah SWT tidak dapat diperoleh dengan cara maksiat. Merokok tidak saja memberikan madharat bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitarnya.(***) 

Sumber : https://sinarpaginews.com/pendidikan/51119/analisis-argumentasi-yang-mendasari-hukum-praktik-jual-beli-rokok.html

MoU dan MoA antara FEB UPS dengan UPGRIS

Kerja sama antar perguruan tinggi terus ditingkatan Kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dengan FEB Universitas PGRI Semarang menjalankan Tridharma perguruan Tinggi khususnya kegiatan MBKM.

Penandatanganan kerja sama di laksanakan hari Rabu, 20 April 2022 bertempat Universitas PGRI Semarang.

Model Bisnis Syariah

Oleh: Baihaqi Fanani

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi FEB Universitas Pancasakti Tegal

Model bisnis Raharja (2021) mengartikan model bisnis sebagai rencana menyeluruh yang dibuat perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan jasa atau produk. Di dalamnya termasuk rencana perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa dan memasarkannya serta gambaran keuntungan yang hendak dicapai. Ada beberapa model bisnis yang sudah dikenal di masyarakat antara lain manufaktur, distributor, retail dan waralaba (franchise). Model bisnis manufaktur boleh dikata merupakan model bisnis tertua.

Model ini memasarkan suatu produk yang diperoleh melalui kegiatan proses produksi. Model bisnis distributor dilakukan dengan membeli produk secara langsung dari pabrikan kemudian menjualnya kepada konsumen. Model bisnis retail dilakukan dengan cara membeli produk dari distributor (grosir) kemudian menjualnya kepada konsumen. Model bisnis ini biasanya menggunakan lokasi fisik untuk barang yang akan dijual seperti gerai atau toko. 

Sementara model bisnis waralaba dilakukan dengan memanfaatkan hak kekayaan intelektual seperti merk, produk, dan sistem operasional milik pihak lain sesuai kesepakatan. Disamping empat model bisnis di atas, sekarang berkembang model bisnis mendasarkan teknologi internet yang dapat memperluas jangkauan produk di pasaran. Beberapa contoh model bisnis tersebut antara lain subscription (berlangganan), crowdsourcing, marketplace, dropship, data selling dan affiliate marketing.

Bisnis syariah. Bisnis syariah merupakan sebuah usaha atau kegiatan menciptakan produk atau jasa untuk dijual guna menghasilkan keuntungan dengan mendasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Ciri-Ciri Bisnis Syariah menurut Muhammad Syafi’i Antonio antara lain pertama, produk dan Jasa yang ditawarkan tidak dilarang syariat Islam. Contoh produk yang dilarang antara lain binatang babi, bangkai, darah dan lain-lain. Kedua, terhindar dari cara-cara yang dilarang oleh ketentuan syariat seperti perjudian (maysir), riba dan ketidakjelasan (gharar). 

Keempat ada ijab qabul antara dua pihak yang melakukan transaksi termasuk kesepakatan akad transaksi. Kelima, adil, termasuk saling ridho, suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan. Terkait orientasi bisnis syariah, Yusanto dan Widjajakusuma (2002), dalam Huda (2016) menjelaskan ada empat orientasi utama bisnis syariah, yaitu target hasil berupa profit materi dan benefit-non materi, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan.

Target hasil profit materi dan benefit-non materi artinya bahwa bisnis bukan hanya berorientasi keuntungan materi semata, tetapi keuntungan non materi seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Adapun orientasi pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan diartikan bahwa perusahaan harus berupaya meningkatkan pertumbuhan usaha.

 Selanjutnya apa yang sudah dicapai terus dipertahankan keberlangsungannya yang pada akhirnya memberikan keberkahan kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Terjadi perkembangan bisnis syariah yang menggembirakan di Indonesia. Ini ditandai dengan bermunculan entitas berlabel syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT dan lain-lain.

Model Bisnis Syariah. Bisnis, sebagaimana ekonomi, dalam syariat Islam merupakan salah satu bidang pembahasan muamalah. Muamalah merupakan ketentuan terkait interaksi yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Ketentuan muamalah secara umum mengikuti kaidah Fiqih yang menyatakan “Suatu perkara muamalat pada dasarnya boleh dijalankan kecuali ada bukti larangan dari sumber agama (Al-Qur’an dan As Sunnah)”. 

Kaidah ini menjelaskan praktik bisnis, termasuk model bisnis yang berkembang sekarang, boleh diterapkan selama dalam ayat al-Qura’an dan As Sunnah tidak melarang praktik penerapan model tersebut. Mengikuti ketentuan OJK terkait penentuan saham yang masuk DES, model bisnis yang dilarang adalah model bisnis dari perusahaan yang melakukan kegiatan perjudian dan permainan yang tergolong judi, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan/atau judi dan memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram, merusak moral dan bertentangan dengan prinsip syariah. 

Selain itu utang berbasis bunga dibanding total lebih dari 45%. Kemudian total pendapatan non halal dibanding total pendapatanya melebihi 10%. Jika ada perusahaan yang menerapkan model bisnis di atas tetapi melakukan kegiatan dan memiliki kondisi tersebut maka perusahaan tersebut, meskipun menerapan model-model bisnis di atas tidak digolongkan sebagai perusahaan syariah.(***). 

Sumber : https://sinarpaginews.com/pendidikan/51120/model-bisnis-syariah.html

Pengumuman UTS Genap Reguler & Ekstensi

Pengumuman mengenai Syarat, dan hal – hal terkait dengan UTS dapat dilihat pada link berikut ini

https://drive.google.com/drive/folders/1TdV1uWgP54lgOkW9Ybe8Om4BhzmLDs-Y?usp=sharing

Pengumuman Pelaksanaan KKL

Berikut kami sampaikan informasi mengenai Informasi pelaksanaan KKL

https://drive.google.com/file/d/1Q7UQhrl26YUZz7G5Kgf2WbMGa4samAR6/view?usp=sharing