Sertifikasi Halal Produk UMKM

Oleh: Abdulloh Mubarok
(Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal)

Pemerintah berencana menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya UMK yang omset pertahunnya maksimal Rp1 miliar. Penggratisan biaya ini diberikan untuk semua pengurusan mulai dari registrasi sampai pemberian sertifikat halal. Pemerintah tampak serius. Ini terbukti dari kegiatan penandatanganan nota kesepahaman lintas kementerian dan lembaga terkait (MoU) tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMK pada Kamis 13 Agustus 2020. MoU ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menyiapkan peraturan (PMK) tentang biaya sertifikasi halal bagi UMKM.
Sertifikasi halal merupakan proses pemberian sertifikat yang menyatakan suatu produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain tidak mengandung unsur yang dilarang menurut ajaran Islam. Ketentuan sertifikasi halal secara umum mendasarkan pada Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4, UU tersebut menjelaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tidak terkecuali produk yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sertifikasi halal juga merupakan satu program dari salah satu pilar utama Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah pemerintah, yaitu pilar rantai nilai halal (halal value chain). Khusus terkait penggratisan sertifikasi halal UMK, ketentuanya mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengatur biaya pengurusan sertifikasi halal UMK ditanggung pemerintah alias gratis.
Sertifikasi halal secara umum bisa meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMKM. Bagi konsumen Muslim, produk yang sudah bersertifikat halal tentu lebih utama dibeli dibanding dengan produk yang belum bersertifikat halal. Sementara konsumen non-Muslim tertarik, karena produk bersertifikat halal menunjukan bahwa produk telah melalui proses standarisasi sehingga dipastikan berkualitas dan baik. Produk bersertifikat halal juga dapat bersaing dengan produk impor. Sekarang ini produk impor banyak yang sudah dilengkapi label halal dari otoritas negara dimana produk tersebut berasal. Bukti peningkatan daya saing juga terlihat dari hasil survei Kementrian Koperasi dan UKM. Survei selama periode 2014-2019 menunjukkan ketika UMKM memegang sertifikasi halal, omzet produknya langsung melonjak, yaitu naik rata-rata sebesar 8,53%.
Meskipun demikian, saat ini masih sedikit produk UMKM yang telah bersertifikat halal. Tercatat total jumlah perusahaan yang tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI sejak 2011 baru mencapai 60.511 unit. Itupun tanpa memisahkan antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil. Padahal Jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 62.9 juta unit. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebenarnya telah membuat aturan yang mewajibkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal. Aturan tersebut berlaku terhitung sejak 17 Oktober 2019. Prosesnya dilakukan secara bertahap dimulai dari jenis produk makanan dan minuman kemudian menyusul ke jenis produk selainnya. Sejak aturan diberlakukan, setidaknya sudah ada 6.203 pengajuan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha tetapi baru 560 sertifikat halal diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 80 persennya merupakan sertifikat halal bagi produk UMKM.
Perlu langkah-langkah guna mempercepat sertikasi halal produk UMKM. Misalnya dengan memperluas sosialisasi sertifikasi halal melalui berbagai kegiatan seperti FGD, pelatihan, workshop dan lain-lain. Melalui kegiatan ini pelaku UMKM mendapat pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam proses sertifikasi halal. Pelaku UMKM juga mendapat informasi mengenai tata cara atau mekanisme/proses memperoleh sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan semakin timbul kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal.
Terkait kegiatan ini, beberapa pihak seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementrian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, sudah dan terus mengimplementasikan. BI konsen terhadap peningkatan jumlah sertifikasi halal karena bisa mendorong pengembangan UMKM dan industri halal, yang pada gilirannya akan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa program BI diantaranya bekerjasama dengan BPJPH mendirikan Halal Center. Ditingkat wilayah, seluruh perwakilan BI diberikan mandat untuk mendukung program peningkatan jumlah sertifikasi melalui penyediaan fasilitasi seperti FGD, pelatihan, workshop mengenai jaminan produk halal. Sementara Kemenkop dan UKM disamping melakukan sosialisasi juga melakukan pendampingan produk halal. Kementrian ini memiliki 71 pusat layanan usaha terpadu di berbagai kabupaten/kota yang siap diberdayakan guna membantu meningkatkan jumlah sertifikasi halal.
Disamping sosialisasi, perlu juga mempermudah proses sertifikasi halal. Langkah ini, dilakukan pemerintah, misalnya dengan menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal pada produk dari UMK yang beromset paling banyak Rp1 miliar pertahun. Contoh lainnya adalah memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam pasal 12 (1) undang-undang Jaminan Produk Halal tersirat pemeriksa kehalalan bukan monopoli pemerintah tapi bisa dilakukan oleh unsur masyarakat seperti ormas Islam, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang ada di bawah lembaga keagamaan atau yayasan Islam.
Perlu keseriusan pemerintah dan kesadaran masyarakat secara umum terhadap pelaksanaan program sertifikasi halal produk UMKM. Hal ini karena program sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing, nilai tambah dan pasar produk UMKM. Nantinya secara makro diharapkan berkontribusi meningkatkan perekonomian nasional.

*Terbit di harian RADAR TEGAL pada kolom OPINI, Senin 14 Desember 2020

Melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan melalui Telekonferensi

Himpunan Mahasiswa Akutansi Universitas Pancasakti Kota Tegal

D1i masa pandemi virus corona seperti saat ini, semua aktivitas yang dilakukan harus menyesuaikan. Termasuk pelantikan atau pengambilan sumpah janji Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kini proses pelantikannya pun dilakukan secara virtual selama masa tanggap darurat virus corona atau COVID-19.

Sabtu, 12/12/2020, Himpunan Mahasiswa Akuntansi menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepengurusan tahun 2020/2021 di Ruang Sidang Utama secara online dengan telekonferensi.

Tidak seperti biasanya, yang hadir (di ruang sidang utama) pada pelantikan ini hanya Pantia Pelaksana Pelantikan, Ketua umum dan Wakil Ketua terpilih, selebihnya ( anggota himpunan dan pengurus lainnya ) secara online dengan menggunakan aplikasi google meet.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Dr. Dien Noviany Rahmatika,SE,MM,AK,CA ) melantik dan mengambil sumpah jabatan seluruh anggota himpunan mahasiswa akuntansi dalam pelaksanaan pelantikan yang diselenggarakan dengan menggunakan telekonferensi pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. mengingat diberbagai daerah, khususnya di wilayah kota tegal sudah merupakan zona merah terkait penularan Virus Corona (COVID-19).

Kegiatan Pelantikan ini pertama kali yang di selenggarakan dengan cara online / telekonferensi di Universitas Pancasakti Tegal. Dengan harapan kepada yang telah dilantik tidak menurunkan semangatnya dalam pelaksanaan tugas kedepan, dan berharap dengan adanya anggota baru bisa berkolaborasi antar unit yang semakin kuat dan kompak.

Demand Side Policy sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 (?)

Oleh: Mei Rani Amalia SE MM

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal

 

Sampai dengan akhir tahun 2020 ini, pandemi covid-19 ternyata masih bertahan, bahkan di beberapa daerah di Indonesia jumlah pasien yang positif covid-19 mengalami peningkatan secara drastis. Hal ini tentu membawa dampak yang serius di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, politik, sampai dengan dampak psikologis, kesehatan, dan moral masyarakat.

Di bidang ekonomi, adanya penyebaran virus ini membuat pemerintah da masyarakat banyak mengurangi kegiatan di luar rumah yang pada akhirnya berdampak pada turunnya pengeluaran untuk konsumsi akan barang atau jasa.

Penurunan belanja masyarakat ini akan berakibat pada berkurangnya pendapatan masyarakat di sektor produksi barang atau jasa. Dampak pandemi ini bukan saja dialami oleh Indonesia tapi secara global dialami oleh sekitar 209 negara di dunia.

Jika dibiarkan maka kondisi ini menjadi seperti lingkaran setan yang tak berujung dan dikhawatirkan menimbulkan kontraksi ekonomi yang lebih besar.

Rendahnya pengeluaran agregat selain berpengaruh kepada pendapatan nasional yang rendah juga akan menyebabkan tingginya angka pengangguran yang merupakan ciri dari kemerosotan ekonomi.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa terdapat sekitar 2,8 juta pekerja yang terdampak pandemi, terdiri dari 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan dan 749, 4 ribu pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Secara teoritis, pendapatan yang diterima masyarakat (disposible income) akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, menabung, dan membayar pajak. Namun, dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi selama pandemi seperti sekarang ini,dengan keadaan tidak ada penghasilan karena kehilangan pekerjaan, jangankan untuk menabung dan membayar pajak, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang berupa kebutuhan pokok saja sudah menjadi sesuatu hal yang sangat berat bagi masyarakat.

Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, sehingga mempengaruhi kinerja sektor industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga mengalami penurunan.

Survei online yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi mencatatkan hasil bahwa pada kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan terkontraksi sampai dengan minus 5,32 persen secara tahunan, dan kontraksi terdalam dialami oleh sektor konsumsi rumah tangga.

Analisis makroekonomi sangat menekankan kepada peran pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pemerintah dengan penerapan kebijakan anggaran yang tepat diharapkan akan dapat mengurangi dampak negatif pandemi terhadap keadaan ekonomi negara secara keseluruhan.

Sejatinya, pemerintah dapat menyusun kebijakan anggaran yang mempengaruhi ekonomi dari sisi permintaan atau demand side policy. Kebijakan dari sisi permintaan ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

John Maynard Keynes atau lebih dikenal dengan Keynes merupakan ahli teori Demand Side Economics, telah membuktikan bahwa teorinya dapat membantu mengakhiri kejadian Great Depression pada tahun 1930-a. Keynes dan para ekonom demand side berpendapat bahwa tingkat permintaan efektif (effective demand) – yang dicapai melalui pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu pertambahan konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor (X) – akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam perekonomian sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja.

Sedangkan pertambahan dari komponen bocoran (leakages), yaitu penambahan tabungan (S), pajak (T), dan impor (M) akan memberikan pengaruh sebaliknya. Untuk mewujudkan peningkatan aggregate demand, pelaksanaan kebijakan sisi permintaan ini juga mengarah pada penerapan kebijakan fiskal yang berupa pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah.

Kemudian dari sisi moneter, pemerintah melalui Bank Sentral juga dapat membuat skenario untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga sehingga diharapkan akan meningkatkan investasi.

Pemerintah Indonesia dalam pandangan penulis telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan demand side selama pandemi ini berlangsung, dapat dilihat dari adanya peningkatan yang cukup besar atas belanja pemerintah melalui serangkaian pemberian bantuan kepada masyarakat. Seperti diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Kartu Pra Kerja, bantuan untuk UMKM, insentif pajak bagi perusahaan, bantuan untuk sektor kesehatan, subsidi listrik, dan lain-lain yang nilainya mencapai sekitar Rp 405,1 Triliun.

Rangkaian kebijakan tersebut kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pro dan kontra terhadap peraturan pemerintah tersebut tentu ada, namun harapannya apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan pemberian bantuan sosial dan subsidi ini akan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian yang tersendat akibat pandemi covid-19.

Satu hal lagi yang penting, kebijakan yang diambil pemerintah ini mengarah kepada efek meningkatnya utang pemerintah sehingga menambah beban berat APBN dan melebarkan defisit.

Diharapkan pemerintah mempunyai mekanisme pembiayaan yang tepat dengan kerangka regulasi yang jelas untuk mengatasi pelebaran defisit tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan beban tambahan bagi masyarakat.

Analisa Arah Kedepan Kerjasama Indonesia – Amerika Pasca Kemenangan Joe Bidden

Penulis: Ardan Maulana

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

 

Dalam pertempuran di pilres AS kali ini tiap kubu memiliki karakteristik yang berbeda. Dolald Trump dari partai Republik cenderung isolasionis sedangkan Joe biden dari partai Demokrat cenderung internasionalis.
Pada 7 November 2020, kecemasan dunia seputar hasil pemilihan presiden (pilres) Amerika Serikat (AS) 2020 selama beberapa bulan terakhir akhirnya terjawab, politikus Demokrat Joe biden memenangkan pilres as 2020 mengalahkan petahana Donald Trump.
Dengan kemenangan ini, biden akan menjadi presiden tertua sepanjang sejarah AS. sementara kamala Harris, anggota senat yang mewakili California sejak 2017 dengan orang tua imigran asal Jamaika dan India, akan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wakil presiden AS. hal ini menjadi sebuah kabar gembira dari pendukung biden. Namun, kabar gembira tersebut ternyata tidak hanya di rasakan oleh pendukung biden di negara paman sam, beberapa pemimpin dunia juga turut memberikan ucapan selamat kepada biden, termasuk presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menantikan untuk bekerja sama dengan biden dalam memperkuat kemitraan starategis Indonesia – AS serta mendorong kerja sama di bidang “ekonomi, demokrasi dan multilateral untuk kepentingan kedua negara” tidak hanya itu, nama biden bahkan ikut bergema di pasar keuangan Indonesia melalui sebutan “Biden Effect” seiring penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan harga emas di Indonesia pasca kemenangan biden.
Dampak kemenangan biden di Indonesia ,biden bisa lebih menguntungkan Indonesia terutama dalam kaitan laut China selatan yang dalam beberapa tahun ini agresif di usik Tiongkok, Joe biden cenderung akan menjalankan kebijakan multilateralisme dengan mengandalkan sekutunya di Asia tenggara dalam berbagai isu keamanan. Indonesia menjadi negara yang di pandang penting untuk membuat kawasan Asia tenggara tetap kondusif, terutama berkaitan dengan isu lautan China selatan.
Sementara di sektor pendidikan, Indonesia punya peluang kerja sama dalam pemberian beasiswa bagi WNI serta kerja sama dalam pengembangan riset dan tekhnologi, peluang ini didasarkan atas kebijakan imigran yang terbuka dan pemberian kesempatan bagi tenaga ahli dari seluruh dunia untuk mengembangkan bakatnya di AS.
Untuk di sektor kesehatan Indonesia mempunyai peluang dalam kerja sama kesehatan global dengan AS, salah satunya adalah kerja sama penanggulangan covid19. Indonesia punya peluang untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan vaksinisasi secara bersama – sama dengan AS.
Dari faktor ekonomi Indonesia khususnya dunia tidak memproyeksikan banyak perubahan terkait hubungan perekonomian Amerika Serikat dan Indonesia setelah Joe biden menang pemilu AS semua tergantung pada daya tarik iklim usaha dan investasi Indonesia, khususnya karena konflik AS – China dan negara – negara cenderung terus di pertahankan oleh Joe biden karena kebutuhan ekonomi internalnya sendiri, jadi ekonomi Indonesia sangat tergantung kondisi iklim investasi di negeri ini. Terkait perdagangan bahwa janga pendek ekspor Indonesia ke AS akan tergantung pemulihan ekonomi negeri itu dari covid-19. Indonesia sudah melakukan pemetaan produk-produk unggulan dari potensi ekspor ke Amerika yang saat ini akan di fasilitasi untuk penetrasi lebih besar.
Di perkiraan kebijakan perdagangan ketika Joe biden menang pemilu AS tidak akan jauh berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump pada prinsipnya kebijakan Joe biden akan relatif sama dengan Donald Trump, hanya saja konsep yang di usung biden lebih terstruktur, bukan sporadis seperti Trump. Konsep perdagangan Joe biden akan mengarah kepada kebijakan fair traid, jor biden yang di usung partai Demokrat ini akan lebih terbuka untuk menciptakan kompromi dagang yang mengarah kepada konsep perdagangan adil dengan negara-negara yang saat ini sedang sangat di tekan oleh kebijakan Donald Trump.
Joe biden di perkirakan tidak akan pro perdagangan bebas sepenuhnya, melainkan akan mengupayakan keseimbangan antara proteksi pasar Amerika Serikat dari impor, khususnya dari China dan negara lain yang di anggap melakukan persaingan dagang tidak sehat. Karena itu, biden kemungkinan besar tidak serta merta akan menghentikan trade war review ataupun penyelidikan – penyelidikan dagang terkait aktivitas perdagangan AS dengan negara – negara lain.